Palangka Raya – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng untuk membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi ini.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, Sugiyarto, juga dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRD, Muhammad Ansyari, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, dalam pemaparannya mengungkapkan berbagai program prioritas yang sudah dilaksanakan maupun yang akan datang. Beberapa di antaranya adalah program transformasi Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi konversi Program Keluarga Harapan (PKH), peluncuran program Sekolah Gratis pada Januari 2025, dan Kuliah Gratis bagi siswa berprestasi.
“Selain itu, kami juga fokus pada inovasi teknologi, seperti mengganti papan tulis tradisional dengan papan tulis interaktif berbasis digital di seluruh sekolah. Platform transparansi dana BOS bernama PENA Berkah juga sudah diluncurkan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan,” jelasnya pada Kamis (9/1/2025).
Program untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) juga menjadi perhatian utama Disdik Kalteng. Mereka berencana menyediakan transportasi khusus, seperti speedboat dan kelotok, serta mengakses internet melalui Starlink.
Lebih lanjut, Disdik Kalteng juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dengan membangun 5.000 rumah guru dan memberikan bantuan uang muka sebesar Rp10 juta kepada guru dari Pemprov Kalteng.
“Selain itu, kami juga menginisiasi program try out UTBK dan AMB gratis untuk membantu siswa mempersiapkan ujian seleksi perguruan tinggi,” tambahnya.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, memberikan apresiasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan oleh Disdik Kalteng. Ia menganggap bahwa meski Muhammad Reza baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan selama satu tahun, semangatnya sangat patut diapresiasi.
“Namun, saya mendorong agar penambahan jumlah guru untuk pendidikan khusus juga menjadi perhatian serius, mengingat permintaan yang semakin tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III, Bryan Iskandar, menyarankan agar rencana penghapusan sistem zonasi di sekolah-sekolah dapat dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecemasan di masyarakat. Ia juga mengusulkan agar unit sekolah baru dibangun di beberapa daerah untuk mengatasi ketimpangan jumlah sekolah tingkat SMP dan SMA.
“Program-program yang ada sangat baik, tetapi perhatian terhadap pemerataan fasilitas pendidikan dan mitigasi dampak kebijakan sangat diperlukan, agar semua siswa memiliki kesempatan yang setara,” tandasnya. (yud/dodi)
