JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Otoritas Jasa Keuangan memperkuat sinergi pengembangan Innovative Credit Scoring (ICS) guna memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat unbankable, terutama pelaku usaha mikro dan ultra-mikro.
“Pengembangan ICS harus diarahkan untuk mendukung agenda besar inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana negara hadir membuka akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh sistem keuangan formal,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsma TNI Eko Dono Indarto di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, pengembangan ICS perlu didukung integrasi data lintas kementerian dan lembaga agar sistem penilaian kredit dapat berjalan optimal. Pemanfaatan ekosistem Satu Data Indonesia dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dinilai menjadi fondasi penting dalam penguatan integrasi data nasional.
Ia menilai tata kelola berbagi data nasional harus diperkuat agar proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dapat lebih tepat sasaran dan akuntabel. Langkah itu juga dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal.
“ICS tidak boleh hanya bergantung pada data digital seperti telekomunikasi atau e-commerce. Perlu integrasi data lintas sektor, termasuk data sosial dan kependudukan, yang diolah melalui pendekatan data sintesis untuk menghasilkan profil perilaku yang akurat. Ini penting agar skema pembiayaan benar-benar tepat sasaran, khususnya dalam mendukung UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif OJK Dino Milano Siregar mengatakan pihaknya tengah mengembangkan model ICS berbasis behavioral scoring dengan memanfaatkan berbagai data alternatif untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki riwayat kredit formal.
Pengembangan sistem tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas inklusi keuangan nasional, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan pembiayaan perbankan.
“ICS kami rancang untuk menjangkau segmen unbanked melalui pemanfaatan data alternatif dan analisis perilaku. Ke depan, perluasan sumber data menjadi kunci, termasuk integrasi dengan data bantuan sosial dan jaminan sosial untuk meningkatkan akurasi pemeringkatan kredit,” katanya.
Dino menambahkan, OJK akan menerapkan ICS secara bertahap melalui pilot project di sejumlah wilayah prioritas. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan pengawasan ketat terhadap kualitas dan keamanan data.
Ia menyebut tantangan yang perlu diantisipasi antara lain validitas data kependudukan hingga potensi penyalahgunaan data untuk aktivitas ilegal seperti judi daring dan pinjaman online ilegal.
“Kami juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keamanan data dan potensi penyalahgunaan, termasuk untuk aktivitas ilegal seperti judi daring dan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan tata kelola data menjadi prioritas utama,” tutupnya. (ali/dot)
