PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan bertajuk Evaluasi Kinerja dan Capacity Building untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Tahun 2025 yang berlangsung pada 28–29 Juli 2025, di Pangkalan Bun.
Sebagai bagian dari kegiatan evaluasi kinerja tersebut, OJK Kalimantan Tengah juga mengadakan sesi capacity building mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang ditujukan bagi BPR dan BPRS. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK serta perwakilan dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen OJK untuk memperkuat komunikasi yang bersifat konstruktif dengan industri perbankan, khususnya BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah Kalimantan Tengah.
Melalui forum ini, OJK tidak hanya memaparkan kinerja keuangan BPR dan BPRS di Kalimantan Tengah secara komparatif terhadap kondisi nasional, tetapi juga menyampaikan berbagai isu strategis dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja BPR dan BPRS ke depannya.
OJK juga menekankan pentingnya akselerasi digitalisasi dan peningkatan daya saing oleh BPR dan BPRS agar mampu memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa di tengah dinamika ekonomi baik di tingkat regional maupun nasional, BPR dan BPRS memiliki posisi strategis dalam memperkuat perekonomian Kalimantan Tengah.
“Namun agar tetap relevan dan mampu bersaing, BPR/S perlu melakukan transformasi secara menyeluruh, baik dari segi kinerja maupun daya saing, dan itu hanya bisa diwujudkan melalui penerapan tata kelola yang baik (good governance),” ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Regional II, Bambang S. Hidayat, yang memberikan paparan mengenai peran LPS dalam menjamin simpanan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di tengah tantangan yang dihadapi oleh BPR dan BPRS.
“Kehadiran para narasumber ini diharapkan mampu memperkaya wawasan serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek strategis dan teknis, terutama dalam hal pengelolaan risiko dan pelindungan sektor perbankan di daerah,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para pemegang saham dan pengurus BPR/BPRS dapat memperoleh manfaat nyata guna mendukung pertumbuhan dan kesehatan kinerja lembaganya.
“Dengan demikian, BPR dan BPRS akan mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah,” tutup Primandanu. (yud/dodi)
