SURABAYA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pembina Samsat Tahun Anggaran 2025. Acara yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk PT Jasa Raharja, Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri), dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (BKD Kemendagri), berlangsung pada Selasa, 25 Februari 2025, di Ballroom Hotel Vasa, Surabaya, Jawa Timur.
Rakor kali ini mengusung tema “Transformasi Pelayanan Samsat yang Adaptif dan Transparan Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.” Tujuan utama dari rakor ini adalah untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan Samsat, menyelesaikan masalah teknis dan administratif yang ada, serta mencari solusi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, rakor ini juga membahas kesiapan dalam menghadapi perubahan regulasi dan upaya revitalisasi standar pelayanan Samsat.
Dalam Rakor Nasional Pembina Samsat 2025, sejumlah hal dibahas, termasuk analisis dan evaluasi sumbangan wajib pada tahun 2024, inisiatif strategis untuk pembinaan Samsat pada tahun 2024, serta implementasi Operasionalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Direktur Utama PT. Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam laporannya mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan Samsat mengalami kenaikan sebesar 1,72 persen, mencapai Rp74.434.809.920, dibandingkan tahun 2023. Laporan realisasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 93,32 persen, sedangkan pada tahun 2023 adalah 91,42 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, memaparkan tentang implementasi Operasionalisasi PKB dan BBNKB, yang mencakup penyusunan kebijakan operasional, persiapan implementasi, serta evaluasi dan tindak lanjut setelah implementasi pada Januari 2025. Ia menambahkan beberapa fokus, di antaranya adalah penyusunan peran dan target kinerja daerah, pembiayaan pemungutan pajak, harmonisasi regulasi pajak, konektivitas data pajak daerah, dan pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi.
Usai kegiatan, Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, menjelaskan bahwa Bapenda beserta seluruh UPTPPD Samsat di Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus memaksimalkan pelayanan Samsat guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Melalui rakor ini, kami berharap layanan Samsat menjadi lebih modern dan adaptif, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan, pembayaran pajak, dan pembayaran SWDKLLJ,” tuturnya. (yud/dodi)
