Palangka Raya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) untuk mempersiapkan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.
Rakorda ini dihadiri oleh Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz; Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti; serta perwakilan kepala BPS dari berbagai kabupaten/kota, termasuk Amos Adam Residul (Kota Palangka Raya), Eddy Surahman (Kabupaten Kotawaringin Timur), dan Iskandar (Kabupaten Lamandau).
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan kesiapan pelaksanaan SNLIK 2025 berjalan lancar. OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan menargetkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, dengan fokus pada pemerataan di wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Primandanu Febriyan Aziz menekankan pentingnya literasi dan inklusi keuangan, mengingat dinamika keuangan yang terus berkembang. Ia juga menyoroti fenomena perilaku konsumen seperti “lipstick effect” dan “doom spending”, di mana masyarakat seringkali berbelanja impulsif untuk barang-barang kecil namun dalam jumlah banyak, yang berisiko menghabiskan dana darurat mereka.
“Rakorda ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara OJK dan BPS, agar pelaksanaan SNLIK 2025 dapat berjalan optimal dan menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan program literasi serta inklusi keuangan di masa depan,” kata Primandanu.
Sementara itu, Kepala BPS Kalteng Agnes Widiastuti menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan SNLIK sebelumnya dan menegaskan komitmennya untuk mendukung kesuksesan SNLIK 2025. Menurutnya, data yang akurat melalui survei dengan metode terkini sangatlah krusial.
“BPS akan terus bekerja sama dengan OJK untuk memastikan kelancaran pelaksanaan SNLIK, mulai dari penarikan sampel hingga evaluasi hasil survei. SNLIK 2025 akan menjadi survei pertama BPS pada tahun ini, sehingga kami akan mempersiapkannya dengan matang,” ujar Agnes. (yud/dodi)
