Palangka Raya – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bijak dan bertanggung jawab dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.
“Pada 2025, kita akan menghadapi periode yang penuh tantangan. Berbagai faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi global, inflasi, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, serta ketegangan geopolitik dan konflik bersenjata berpotensi mempengaruhi perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan pada Selasa (7/1/2025).
Menurut Arton, kebijakan seperti kenaikan PPN dan cukai sebesar 12 persen, pengurangan subsidi BBM, penyesuaian tarif energi termasuk listrik berbasis NIK, serta peningkatan pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah.
“Meski peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diperlukan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat tetap harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Selain itu, Arton juga menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa keuangan daerah bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat, sehingga harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami berharap semua pihak di daerah dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan semangat gotong royong, kami yakin kebijakan yang diambil akan berpihak pada rakyat dan membawa Kalimantan Tengah menuju pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (yud/dodi)
