PALANGKA RAYA – Program-program strategis daerah seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta peningkatan ekonomi, terus menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kalteng. Khusus bidang pendidikan, Gubernur Sugianto Sabran memandangnya sektor penting dan strategis dalam mempersiapkan generasi muda.
“Kita harus mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan memiliki daya saing diera kompetitif saat ini,” kata gubernur.
Di samping program pemenuhan sarana prasarana utama, pemerintah melalui Dinas Pendidikan terus melakukan adaptasi era teknologi. Salah satunya dengan percepatan digitalisasi pada unit satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Adaptasi era teknologi iti diantaranya dengan penyediaan jaringan internet starlink, juga papan tulis interaktif berbasis digital,” jelasnya.
Berbagai program unggulan disektor pendidikan tengah berjalan, seperti Tabungan Beasiswa (TABE) Berkah bagi 20 ribu mahasiswa kurang mampu. Masing-masing sebesar Rp7,5 juta rupiah, sekolah gratis bagi 97 ribu siswa dan program kuliah gratis bagi 10 ribu mahasiswa pada 32 perguruan tinggi negeri maupun swasta.
“Melalui program ini seluruh lulusan SMA maupun SMK di Kalteng dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya, baik di tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi,” harapnya.
Gubernur menyebut, bahwa program tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak Kalteng yang tidak bersekolah maupun kuliah, dengan alasan terkendala biaya.
“Kita sudah hitung dengan cermat, melalui program sekolah dan kuliah gratis ini, orang tua tidak terbebani sehingga anak-anaknya bisa fokus sekolah maupun kuliah,” ujarnya.
Pada momentum HUT PGRI dan Hari Guru Nasional menjadi tonggak penting bagi kebangkitan pendidikan di Kalteng.
Di tempat terpisah, Plt Sekretaris Daerah Kalteng Katma F Dirun menanggapi pernyataan beberapa pihak yang menyebut bahwa anggaran sektor pendidikan tidak mencapai 20 persen dari APBD. Dia merasa heran dan mempertanyakan sumber data dari mana yang digunakan.
“Anggaran untuk sektor pendidikan itu merupakan amanat undang-undang. Merupakan mandatory spending yang harus terpenuhi. Pada tahun 2024 ini APBD Kalteng 10,2 triliun. Artinya 20 persen dari APBD adalah anggaran pendidikan,” tegas Katma. (ran)
