PALANGKA RAYA – Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kepala daerah lainnya secara virtual, Senin (23/9/2024). Rakor virtual terkait pengendalian inflasi itu dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud.
“Dalam rakor dipaparkan jika peningkatan terhadap Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada sejumlah daerah,” kata Hera.
Hera mengatakan, pada rakor itu juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk mewaspadai IPH yang mengalami peningkatan signifikan. Terutama setiap pemerintah daerah harus mencermati penyebab kenaikan IPH. Untuk itu Pemerintah Kota Palangka Raya akan melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi.
“Pemerintah Kota Palangka Raya selalu mewaspadai kenaikan IPH dengan melakukan langkah pengendalian inflasi,” ucapnya.
Hera menambahkan, Dirjen Bina Pembangunan Daerah memang telah mengungkapkan sejumlah daerah yang IPH nya mengalami kenaikan. Hal ini yang harus diwaspadai dan dicermati. Begitu juga di Kota Palangka Raya yang terus dilakukan pemantauan terhadap pasokan bahan pangan guna pengendalian inflasi.
“Komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga tentu perlu penanganan serius. Apalagi jika trennya meningkat tajam,” ujar Hera,
Sementara itu, berdasarkan data Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan IPH tertinggi terjadi di Pulau Sumatra atau Kabupaten Aceh Besar. Dimana nilai IPH nya 0,97 persen. Komoditas penyumbang andil IPH terbesar di wilayah Sumatra didominasi oleh telur ayam ras, minyak goreng, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Adapun kenaikan IPH di Pulau Jawa hanya terjadi di Kabupaten Blora dengan nilai perubahan 0,55 persen. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di Kabupaten Blora yaitu minyak goreng (0,4959), cabai merah (0,0156), dan cabai rawit (0,0138). (ran)
