PALANGKA RAYA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memimpin rapat koordinasi pembahasan tentang antisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2024.
Rapat ini juga diikuti Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalteng, Kamis (14/3/2024).
Dalam arahannya, Menko Polhukam mengapreasi semua pihak atas kerja keras dalam penanggulangan karhutla di berbagai daerah.
“Berkat kinerja yang sinergis oleh para pihak, kita bisa menekan luas karhutla yang signifikan dari tahun ke tahun”, tutur Menko Polhukam.
Dia mengingatkan, pada tahun 2023 lalu, Indonesia kembali mengalami siklus iklim empat tahun sekali yaitu El Nino yang menimbulkan kekeringan dan peningkatan karhutla di Indonesia dan intensitas El Nino tahun 2023 lebih kuat dibanding El Nino tahun 2019.
Penurunan luas karhutla jika dibandingkan tahun 2019 seluas 488.065 ha atau 29,59%. Pada tahun 2023, sebagaimana yang dilaporkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), area karhutla di beberapa provinsi rawan cukup tinggi. Provinsi yang menempati top 5 (lima) terbesar di wilayah Indonesia yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.
Lebih lanjut disampaikan berdasarkan laporan dari BMKG bahwa El Nino dalam skala moderat masih bertahan di Bulan Maret 2024. Indeks ENSO diprediksi turun secara secara gradual menuju Netral pada April 2024. Sementara itu, IOD Netral diprediksi terus bertahan pada semester satu tahun 2024.
“Tahun 2024 adalah tahun politik dimana kita menyelenggarakan dua pesta demokrasi yaitu Pilpres dan Pileg pada 14 Februari 2024 lalu pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Tahapan Pilpres dan Pileg tentunya akan bersamaan waktunya dengan musim kemarau yang tentunya potensi karhutla sangat penting sehingga kami minta semua daerah tetap siap siaga dan meningkatkan usahanya untuk melakukan penanggulangan karhutla,” tegas Hadi Tjahjanto.
Ia meminta kepada seluruh Kementerian/ Lembaga/ Panglima TNI/ Kapolri/ Kepala Daerah, Pangdam, Danrem, Kapolda dan stakeholders perusahaan serta masyarakat untuk saling meningkatkan kerjasama, saling bahu-membahu dalam upaya penanggulangan karhutla sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta untuk menindaklanjuti secara efektif hasil monitoring peringatan karhutla.
“Informasikan dan edukasi masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama. Lakukan kampanye pencegahan, larangan membakar melalui maklumat instansi terkait dan komunikasi masyarakat melalui media penyuluhan, pameran, edukasi anak sekolah, dan berbagai langkah penyuluhan dan pendidikan masyarakat lainnya yang perlu terus ditingkatkan,” pungkasnya. (Mawan/Dodi)
