DPRD dan Pemda Harus Terus Bersinergi Melayani Masyarakat

KUALA KAPUAS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas H Parij Ismeth Rinjani SH menyampaikan dan mengungkapkan harapannya agar DPRD Kapuas dan Pemerintah Kabupaten Kapuas  dapat lebih bersinergi dalam upaya melayani masyarakat dan menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami di DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang dapat mendukung pembangunan, sementara pemda memiliki tugas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sinergi yang baik antara kami sangat penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal,” ujarnya, belum lama ini.

Dia menjabarkan,sinergi antara DPRD dan pemda  mencakup berbagai aspek, antara lain, penyusunan Kebijakan yang terkoordinasi.Artinya DPRD dan Pemda perlu bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas pemerintah kota. “Kami harus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sekedar wacana, tetapi dapat diterjemahkan dalam program-program yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Lalu, pelaksanaan program yang efektif, yakni Kerja sama yang erat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program yang diluncurkan dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Ini termasuk pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap setiap program.

Kemudian, peningkatan kualitas layanan public, berupa sinergi yang baik dapat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan publik, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. “Kami ingin melihat adanya peningkatan dalam hal aksesibilitas, kualitas, dan kecepatan layanan publik,” tambah H Parij Ismeth Rinjani SH.

Ia menambahkan, inisiatif untuk meningkatkan sinergi antara DPRD dan pemda, yakni rapat koordinasi rutin, tentunya untuk membahas perkembangan proyek-proyek, mengidentifikasi masalah, dan merencanakan langkah-langkah tindak lanjut.

“Termasuk diskusi bersama masyarakat, yakni meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui forum-forum diskusi, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat lebih mudah disampaikan dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang peran masing-masing serta cara-cara efektif dalam bekerja sama,” tegasnya.(erin/dodi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *