PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng membentuk satgas khusus untuk menangani konflik sosial, terutama di wilayah perkebunan. Tujuannya untuk memastikan kehadiran investasi dan kesejahteraan masyarakat berjalan beriringan.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, satgas khusus bertugas untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan konflik sosial, baik terkait plasma maupun persoalan pabrik kelapa sawit tanpa kebun.
“Ada kegelisahan di kalangan pengusaha, keadaan sosial, dan regulasi. Maka langkah yang kami ambil adalah dengan membentuk satgas yang bisa menangani ini,” katanya, di Palangka Raya.
Menurut Sugianto Sabran, realita yang terjadi di lapangan adalah investor berdatangan ke Kalteng, baik di sektor pertambangan, perkebunan, maupun kehutanan. Namun ironis, masih saja ada masyarakat yang miskin, kendati tinggal di sekitar wilayah perusahaan.
“Ini tidak sejalan. Investasi kuat tapi masyarakat masih miskin. Oleh karenanya, saya meminta agar PBS (perusahaan besar swasta) yang ada dapat membantu pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, terutama yang ada di wilayahnya,” katanya.
Sugianto Sabran menekankan pemenuhan kewajiban perusahaan atas tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Karena sejatinya investasi harus mampu menyejahterakan masyarakat.
“Kita memang perlu investor. Tapi mereka juga harus menjalankan kewajibannya untuk masyarakat. Sehingga investasi ini membawa kesejahteraan untuk masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan pihak swasta untuk membangun sarana dan prasarana. Sehingga kehadiran investasi membawa kemaslahatan untuk masyarakat.
(TIM/ZK-1)
