PALANGKA RAYA – Kemenko Bidang Perekonomian menggelar Rakor Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan, Selasa (24/10/2023), di Palangka Raya.
Rakor ini merupakan upaya penyelesaian dan pemantapan tata ruang di Kalteng. Rakor ini membahas rencana aksi penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang kabupaten/kota. Kemudian, penyelesaian ketidaksesuaian perizinan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Serta penyusunan rencana aksi penyelesaian ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setdaprov Kalteng Sri Widanarni berharap, rakor tersebut dapat memetakan objek tumpang tindih perizinan. Sehingga semua aspek perizinan, konsesi, hak tanah, dan pengelolaan yang ada, bisa tertib administrasi dan tertib hukum.
Dalam kesempatan itu, Sri menekankan beberapa hal. Antara lain, misi pertama Gubernur dan Wagub Kalteng adalah pemantapan tata ruang. Sehingga pihaknya berharap Kemenko Bidang Perekonomian memfasilitasi penyelesaian tata ruang di Kalteng.
Kepada para pihak, terutama perangkat daerah teknis terkait tata ruang, Sri meminta agar proaktif dalam rencana aksi ini. Ia juga meminta keterlibatan aktif perangkat daerah teknis dalam penyiapan data sesuai sektornya masing-masing, terutama indikasi lahan para pihak dalam kawasan hutan, khususnya lahan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, tanaman pangan, dan perkebunan swadaya.
“Selain sektor pertanian dan perkebunan, bahwa mungkin masih ada fasilitasi umum dan fasilitas khusus yang terindikasi berada dalam kawasan hutan. Ini juga perlu perhatian. Ini perlu kita data agar untuk penyelesaiannya.
“Menjadi harapan kita bersama, dengan adanya pertemuan ini, kita dapat menyusun rencana aksi yang baik. Sehingga hasilnya nanti membantu Pemprov Kalteng dalam penyelesaian tata ruang secara menyeluruh untuk semua sektor,” tutup Sri.
(TIM/ZK-1)
