PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng Agus Siswadi mengungkapkan, pihaknya telah menganggarkan Rp13 miliar untuk meniyapkan infrastruktur SPBE. Anggaran yang dialokasikan dalam perubahan APBD 2023 tersebut, sebagai bentuk keseriusan pihaknya dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Percepatan transformasi digital tidak akan terwujud tanpa infrastruktur. Sebab, dalam SPBE, semua harus terkoneksi dengan kabupaten/kota, dan semua perangkat daerah,” ungkapnya.
Menurut Agus, ketika SPBE sudah berjalan di Kalteng, maka akan menghemat anggaran dan waktu. Sehingga pelayanan lebih efisien dan efektif.
“Kita sudah punya peladen hyper converged infrastructure (HCI) untuk mendukung SPBE. Ini sudah sampai kabupaten/kota,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, Bambang Dwi Anggono, menyampaikan, tantangan saat ini adalah kita sudah tidak bisa mempertahankan budaya membelanjakan masing-masing anggaran untuk membuat e-government atau SPBE di daerah masing-masing.
“Saat ini sudah masuk era suatu instansi pemerintah tidak harus membelanjakan APBD-nya sedemikian besar untuk mendapatkan pelayanan digital, demi pemerintahan yang canggih. Pemerintah pusat sudah menyediakan solusi untuk membantu pemda yang anggarannya terbatas agar bisa menghidupkan SPBE-nya,” bebernya.
SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Sehingga proses pemerintahan dapat menjadi lebih responsif, transparan dan akuntabel.
Penerapan SPBE ini mengutamakan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Sesuai dengan tujuh prinsip SPBE tersebut, diharapkan teknologi informasi dalam pemerintahan dapat memberikan manfaat maksimal dan memastikan layanan publik yang lebih baik, responsif kepada masyarakat.
(TIM/ZK-1)
