PALANGKA RAYA – Pejabat Pemprov Kalteng menghadiri rapat koordinasi pusat dan daerah. Rakor tersebut membahas efektivitas pemanfaatan BTT (belanja tidak tetap) untuk pengendalian inflasi.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setdaprov Kalteng, Sri Widanarni, yang mewakili Pemprov Kalteng dalam rakor yang berlangsung secara virtual, Kamis (10/8/2023).
Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Erliani Budi Lestari memaparkan, inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Inflasi yang tinggi, akan mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun terhadap barang/jasa yang dibutuhkan.
“Laju inflasi yang tinggi akan berdampak terhadap peningkatan kemiskinan,” katanya.
Menurut Erliani, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengendalian inflasi. Oleh sebab itu, perlu komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengendalikan inflasi.
“Banyak faktor penyebab inflasi. Antara lain, ketidakpastian global karena dampak perang Rusia versus Ukraina. Kemudian, pasokan antarwilayah, serta iklim dan cuaca,” katanya.
Erliani bilang, pemerintah melakukan strategi 4K untuk mengendalikan inflasi. Yakni, keterjangkauan harga (menjaga daya beli masyarakat dengan bansos, subsidi, BLT, stabilisasi nilai tukar rupiah, percepatan realisasi, dan refocusing APBN dan APBD).
Kemudian, ketersediaan pasokan (menjaga cadangan pangan nasional, penguatan kerja sama daerah, korporatisasi pertanian, dan peningkatan produktivitas via pembangunan food estate). Selanjutnya, kelancaran distribusi. Yaitu, perluasan pemasaran melalui platform digital, inovasi sistem logistik, pembangunan sistem logistik daerah, dan mendorong kemitraan industri dengan petani.
Selain itu, komunikasi efektif (penguatan koordinasi TPID-TPID, penguatan data pangan, perluasan pemanfaatan pusat informasi harga pangan strategis sebagai landasan kebijakan TPID, dan peningkatan validitas dan kesinambungan pangan).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sri Widanarni mengemukakan, BTT dapat dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi jika keadaan mendesak.
“Ya, kepala daerah dapat menggunakan dana ini (BTT) untuk situasi yang mendesak, termasuk pengendalian inflasi,” ujarnya.
(TIM/ZK-1)
