PALANGKA RAYA – Stunting menjadi salah satu persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, termasuk di Kalimantan Tengah. Apalagi prevalensi stunting di Bumi Tambun Bungai ini masih cukup tinggi.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Ina Prayawati mengatakan, stunting tak dapat diselesaikan secara parsial. Stunting juga bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan lintas perangkat daerah. Sebab, gagal tumbuh pada anak ini bersifat kompleks.
“Mengatasi stunting harus ‘keroyokan’. Semua perangkat daerah terkait harus terlibat,” tukasnya di Palangka Raya.
Menurut Ina, semua instansi terkait harus terlibat dalam menangani stunting. Edukasi kepada masyarakat harus lebih masif mengenai stunting. Tingginya angka bisa menjadi penghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di provinsi terluas di Indonesia ini.
“Perkembangan otak anak yang mengalami stunting berpotensi terhambat. Dampak jangka panjangnya adalah keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis, seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas,” urainya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut tetap mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam mengatasi stunting. Ia berharap, upaya tersebut membuahkah hasil.
“Kerja sama dengan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menurunkan prevalensi stunting. Kami sangat mendukung upaya itu,” tutup Ina.
(TIM/ZK-1)
