PALANGKA RAYA- Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) penanganan dampak banjir di Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (1/11/2022).
Sugianto mengatakan bahwa kejadian banjir di wilayah Provinsi Kalteng pada periode bulan Oktober 2022 memberi dampak pada pada sembilan kabupaten dan satu kota yaitu Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan, Palangka Raya, Pulang Pisau, Barito Utara dan Barito Selatan. Ada tiga kabupaten dan 1 kota yang sudah dilaporkan surut, yaitu Barito Utara, Barito Selatan, Palangka Raya, dan Lamandau.
“Banjir bulan Oktober 2022 ini setidaknya memberikan dampak pada 10 kabupaten/kota, 55 kecamatan, 363 desa/kelurahan, 48.899 Kepala Keluarga, 155.640 Jiwa, dan Pengungsi 2.803 KK, 8.547 Jiwa,” ucapnya dikutip dari MMCKalteng.
Gubernur menambahkan, Pemprov. Kalteng telah menyiapkan bantuan sembako untuk keluarga terdampak banjir sebanyak 100.000 paket, sebanyak 40.000 paket didistribusikan oleh TNI Polri, 60.000 paket disalurkan perangkat Pemerintah Provinsi didukung organisasi kemasyarakatan, ditambah dengan beras premium sebanyak 128,59 ton untuk tahap awal.
“Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menambah ketersediaan sarana evakuasi berupa perahu karet untuk dukungan operasi evakuasi ke kabupaten/kota, menyediakan 1.000 selimut dewasa dan 1.000 selimut anak, memberikan dukungan layanan dapur umum, dukungan operasi perahu karet,” jelas orang nomor satu di Kalteng tersebut.
Untuk memastikan penanganan banjir dilaksanakan dengan baik, Gubernur menyebutkan Pemprov. Kalteng telah melaksanakan perlindungan masyarakat yang terancam banjir aman dari bahaya banjir dengan melakukan evakuasi atau upaya penyelamatan lainnya.
Selain itu juga dilaksanakan penyiapan tempat-tempat pengungsian dengan fasilitas yang layak bagi masyarakat yang mengungsi, serta memberikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir, berupa air bersih, MCK, sembako, dapur umum, selimut, pemeriksaan kesehatan, dan pelayanan lainnya.
“Kami terus bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota dan pihak terkait untuk memastikan perbaikan sarana prasarana tersebut dapat segera diperbaiki sehingga dapat berfungsi dengan baik,” sebutnya. (zk-1)
