PALANGKA RAYA – Legislator Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jhoni Arianto meyakini program vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah pusat bersama provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, mampu dan dapat mempersempit penyebaran COVID-19.
“Jadi, mari bersama-sama mendukung program vaksinasi itu, agar angka penyebaran dan munculnya kasus COVID-19 terus menurun,” kata Jhony di Palangka Raya, Senin (14/6/2021).
Anggota DPRD Palangka Raya itu pun meminta kepada masyarakat yang secara syarat memenuhi divaksin, agar lebih aktif berpartisipasi dengan memanfaatkan diri pada program yang sudah difasilitasi oleh pemerintah kota.
Dia mengatakan tujuan vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah setempat, tidaklah muluk-muluk. Yakni sesegera mungkin mempersempit pola sebaran virusnya, serta meningkatkan imunitas tubuh agar bisa terjaga.
“Satu tahun lebih kita melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dengan berbagai pembatasan selama pandemi ini. Vaksinasi, salah satu langkah untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Mari masyarakat mulai mendaftarkan diri agar diberikan vaksinasi dengan dosis yang sudah ditentukan oleh tim tenaga medis,” ucapnya.
Dijelaskan Politisi Partai NasDem Kota Palangka Raya tersebut, vaksinasi juga sudah digencarkan oleh pemerintah setempat dibantu oleh stakeholder lainnya, agar program pemerintah pusat itu bisa mencapai target.
Beberapa waktu lalu vaksinasi sudah dilakukan di kawasan pasar, para pedagang serta lansia yang menjadi sasaran berjalan lancar tanpa ada hambatan apa pun.
“Bahkan antusias para lansia dalam hal tersebut juga cukup tinggi, bahkan pelayan masyarakat juga ikut menjalani vaksinasi sesuai anjuran dari tim medis yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Sebelum mengakhiri perbincangannya dengan sejumlah awak media, Jhony mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan berita bohong atau hoax terkait vaksinasi yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia.
“Jangan percaya dengan kabar bohong yang sering beredar di media sosial terkait bahaya vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah terhadap masyarakat, karena informasi terkait hal tersebut tidak benar,” demikian Jhony. (Ant/Zk-3)