JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa program padat karya di sektor kelautan dan perikanan pada 2021 ini bakal menyerap lebih dari 4.600 tenaga kerja di berbagai daerah.
Menteri Trenggono dalam Rakor Pembahasan Program Padat Karya di Jakarta, Senin, mengatakan, untuk tahun 2021 ada delapan kegiatan program padat karya dengan besaran anggaran Rp405,6 miliar.
Ia memaparkan, kegiatan tersebut meliputi pembangunan irigasi perikanan tambak/kolam, minapadi, bantuan KJA budi daya laut, klaster kawasan tambak udang, dan kluster kawasan tambak udang milenial (MSF).
Selanjutnya, menurut dia, mencakup kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove, pengembangan usaha garam rakyat (pugar)/irigasi lahan garam, serta pembangunan sarana dan prasarana niaga garam rakyat.
Dari delapan kegiatan padat karya itu, KKP memperkirakan penyerapan tenaga kerja mencapai 4.673 orang, dengan besaran upah yang akan mereka terima di kisaran Rp100.000 hingga Rp120.000 ribu per hari per orang.
“Kami akan mengkaji lagi, sedapat mungkin kegiatan-kegiatan ini dikerjakan oleh tenaga kerja manusia,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan.
Trenggono menyatakan pihaknya bakal mengupayakan penyerapan tenaga kerja bisa lebih banyak dari estimasi yang ada, antara lain dengan meminta jajarannya di KKP untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja manusia dibanding menggunakan peralatan atau mesin.
“Misalnya, soal irigasi perikanan di DJPB. Sebisa mungkin kegiatan ini semuanya dilakukan oleh orang. Tidak perlu dengan backhoe, tapi dengan cangkul. Saya juga minta kepada Dirjen PRL supaya bibit mangrove dimungkinkan untuk dibeli dari masyarakat, selain dari pekerjaan penanaman,” urainya.
Trenggono memastikan pelaksanaan program padat karya sektor kelautan dan perikanan dapat segera dilakukan sebelum Ramadan 2021.
Tujuannya, menurut dia, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan selama bulan puasa hingga hari raya. “Mudah-mudahan menjelang Lebaran sudah selesai (kegiatannya),” katanya.
Terkait padat karya, sebelumnya Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah memperbanyak program padat karya untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat.
“Perbanyak program padat karya, agar bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat,” ujar Presiden.
Kepala Negara menegaskan satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat saat ini adalah belanja pemerintah, yakni APBN dan APBD. Dalam hal ini, masyarakat di daerah harus diberikan penghasilan dan pekerjaan seluas-luasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyatakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perlu mengarahkan investasi yang masuk ke daerah agar menjadi investasi yang bersifat padat karya serta tersebar merata di seluruh wilayah di Tanah Air.
“Agar investasi di daerah mengarah pada padat karya, dan arah dari investasi ini jangan yang menguras sumber daya alam Indonesia,” katanya. (Ant/Zk-2)
