PALANGKA RAYA – Wakil Rakyat di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara, Jubair Arifin, menyampaikan demi kelancaran aktivitas bongkar muat, bersandar dan berlabuh nya kapal di Pelabuhan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Hal itu tidak terlepas, dari optimalisasi pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kumai. Sebab peran KSOP kelas IV Kumai, dalam memberikan pelayanan kepelabuhanan di wilayah setempat, dinilai sangat lah penting.
Atas hal itu dia menyarankan, agar pemerintah daerah bersama-sama otoritas setempat, dapat mengusulkan agar KSOP kelas IV Kumai dapat ditingkatkan, menjadi KSOP kelas III. Sehingga usulan untuk peningkatan kelas, pada KSOP kumai tersebut, atas pertimbangan agar pelayanan yang diberikan oleh pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kumai kepada masyarakat.
“Itu terutama bagi penumpang ataupun pelaku usaha, yang mengakses pelabuhan dapat semakin optimal pula,” Kata Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, membidangi Infrastruktur, Pembangunan dan Tenaga Kerja tersebut,Selasa (12/1/2021)
Dia menekankan, mengingat aktivitas bongkar muat, serta aktivitas berlabuh dan bersandar kapal di pelabuhan Kumai, juga cukup tinggi. Dengan peningkatan kelas KSOP Kumai, diharapkan dapat menekan resiko kecelakaan kapal, saat berada di area pelabuhan, sekaligus pula memberikan kenyamanan bagi para penumpang.
Jubair Arifin mengatakan, untuk mengusulkan peningkatan kelas, memang perlu adanya koordinasi antar pihak, karena mengingat KSOP memiliki garis koordinasi vertikal langsung dengan Kementerian Perhubungan RI.
Melalui peningkatan kelas KSOP kelas IV Kumai menjadi KSOP kelas III Kumai, kita juga berharap maka berbagai fasilitas penunjang, serta personel pun juga akan bertambah, sehingga demikian pelayanan kepada masyarakat juga ikut meningkat dan semakin optimal.
Dia menambahkan, bahwa pelabuhan Kumai memiliki peranan besar, dalam mendorong perputaran roda perekonomian di wilayah Kalimantan Tengah, terlebih khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat dan sekitarnya, karena mengingat pelabuhan merupakan salah satu pintu gerbang utama, arus keluar masuk barang dan manusia ke wilayah Kalimantan Tengah, selain bandar udara (bandara).
“Namun, ada baiknya juga usulan tersebut, dapat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, melalui instansi terkaitnya, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten dan provinsi, dengan harapan adanya dukungan dari pemerintah daerah, untuk selanjutnya diusulkan ke pemerintah pusat agar harapannya usulan tersebut dapat diterima.” pungkasnya. (Zk-1)
