PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2020 melalui konferensi video dari Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Palangka Raya, pada Kamis, 10 Desember 2020. Tampak mendampingi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng Otto Fitriandy dan Plt. Kepala Biro Perekonomian Said Salim.
Rakornas TPAKD 2020 tersebut dihadiri pula oleh Presiden RI Joko Widodo melalui konferensi video dari Istana Negara, Jakarta. Saat memberikan arahan, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja TPAKD yang menjadi wadah koordinasi antar-instansi dan stakeholders dalam meningkatkan akses keuangan di daerah.
Presiden berharapkeberadaan TPAKD terus ditingkatkan, agar dapat menjangkau semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, sehingga dapat memperluas percepatan akses keuangan dan pembiayaan di daerah.
“Peningkatan akses keuangan ini penting, untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi keuangan,” jelas Presiden Joko Widodo.
Presiden kemudian meminta TPAKD untuk fokus pada 4 (empat) hal. Pertama, lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan. Kedua, lebih aktif terlibat pendirian kelompok-kelompok usaha, dengan mengintensifkan pendampingan dan asistensi kepada masyarakat. Ketiga, lebih agresif dalam penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan, seperti pendirian Jamkrida, Lembaga Keuangan Mikro, dan penyediaan agen bank di setiap desa. Keempat, meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah, terutama untuk rakyat kecil dan UMKM, dengan mendorong penyerapan dan produktivitas berbagai program kredit usaha mikro.
“Empat hal yang saya sampaikan di atas membutuhkan kerja keras, dengan cara-cara inovatif, bukan rutinitas seperti biasa. Apalagi di saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi Covid-19 ini, kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa, harus cepat (dan) inovatif, agar perekonomian nasional segera pulih, dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibanding negara-negara lain,” tegas Presiden.
Dalam laporannya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menerangkan, Rapat Koordinasi Nasional TPAKD ini merupakan sebuah momentum untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan, dalam menyediakan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, mendorong pengembangan potensi unggulan di daerah, serta menciptakan sistem keuangan yang inklusif di Indonesia.
“Kami meyakini bahwa Rakornas ini dapat memperkuat sinergi TPAKD, baik di tingkat Pusat maupun di daerah, sehingga implementasi program percepatan TPAKD ini dapat lebih optimal dan terarah,” imbuh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (red)
